Sentimen kekhawatiran terhadap taper tantrum kini semakin kuat setelah the Fed memberikan sinyal bakal mengurangi nilai pembelian instrumen surat berharga secara bertahap atau yang dikenal dengan istilah tapering off.

Kekhawatiran terhadap bakal terjadinya tapering off sudah muncul sejak awal tahun ini. Big Alpha pun sudah sempat mengulasnya secara khusus dalam artikel berjudul Menerka Potensi Taper Tantrum dan Dampaknya Pada IHSG. 

Namun, kala itu tapering off masih bersifat wacana. Indikasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat dari perkiraan memang telah terlihat, tetapi the Fed masih cenderung dovish dalam pandangan ekonominya.

Meskipun demikian, pasar meyakini bahwa the Fed bakal segera mengubah pandangan tersebut sebab sinyal perekonomian mengarah ke sana. Apalagi, paket stimulus jumbo senilai US$1,9 triliun yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden telah disetujui dan bakal makin membanjiri ekonomi AS serta memicu inflasi.

Pada Februari 2021, survei bulanan Bloomberg terhadap para ekonom menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahunan AS pada kuartal pertama 2021 bakal mencapai 4,8%, dua kali lebih tinggi ketimbang hasil survei bulan sebelumnya.

Sementara itu, untuk setahun penuh, PDB AS diperkirakan bakal tumbuh hingga 5,5%, jauh lebih besar dibanding perkiraan pada hasil survei Januari 2021 yang sebesar 4,1%. Jika benar, ini bakal menjadi tingkat pertumbuhan tercepat sejak 1984.

Alhasil, tidak mengherankan jika akhirnya pelaku pasar menduga tapering off bakal terjadi. Meskipun eksekusinya belum akan dilakukan tahun ini, setidaknya the Fed akan segera menyampaikan rencana tersebut tahun ini.

Sebab, tidak ada alasan lagi bagi the Fed untuk mempertahankan kebijakan moneter longgar di saat kondisi ekonomi menuntut pengetatan agar tidak terjadi hiperinflasi.

Apalagi, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal I/2021 ternyata jauh lebih tinggi dari hasil survei tersebut, yakni tumbuh 6,3% quarter-on-quarter (QoQ), sedangkan pada kuartal II/2021 mencapai 6,5% QoQ.

source: tradingeconomics.com

Belakangan, para ekonomi telah menaikkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi AS lebih tinggi lagi menjadi 8,4%, meskipun ekspektasi itu tidak terpenuhi pada kuartal II/2021 lalu.

Sementara itu, inflasi AS melonjak hingga 5,4% pada periode Juni 2021 dan Juli 2021. Ini adalah level inflasi tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dengan inflasi yang tinggi seperti ini, menjadi masuk akal jika akhirnya the Fed mulai mempertimbangkan untuk menyudahi kebijakan moneter longgar mereka.

source: tradingeconomics.com

 

Kilas Balik Taper Tantrum 2013

Mengapa taper tantrum begitu dikhawatirkan? Alasannya yakni karena fenomena ini pernah terjadi sebelumnya dan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia.

Saat ini, Indonesia masih berjuang untuk keluar dari tekanan ekonomi akibat pandemi. Jika taper tantrum terjadi, momentum pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan Indonesia berisiko gagal untuk dioptimalkan.

Adapun, istilah tantrum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kemarahan dengan amukan karena ketidakmampuan mengungkapkan keinginan atau kebutuhan dengan kata-kata, biasanya dilakukan oleh anak-anak.

Taper tantrum dapat dimaknai sebagai reaksi yang tiba-tiba dan memicu aksi keluar besar-besaran dana investor asing dari pasar negara berkembang sebagai respons atas rencana kebijakan hawkish the Fed, dalam hal ini yakni tapering off.

Kebijakan the Fed itu sendiri belum terjadi, tetapi investor sudah mengantisipasinya dengan keputusan untuk keluar dari pasar negara berkembang dan kembali ke AS. Alhasil, terjadi tekanan jual di pasar negara berkembang dan memicu tekanan nilai tukar dan pelemahan ekonomi.

Investor asing kembali ke AS sebab sentimen tersebut menyebabkan imbal hasil US Treasury meningkat. Instrumen ini merupakan acuan surat berharga negara global dan menjadi instrumen paling aman untuk dibeli atau safe haven. Yield yang naik menjadikan instrumen ini lebih menarik ketimbang surat utang pemerintah negara berkembang.

Taper tantrum terjadi 2013 lalu ketika Ketua Dewan Gubernur the Fed Ben S. Bernanke, tepatnya pada Juni 2013, mengumumkan bakal mulai mengurangi pembelian obligasi atau tapering off. Ini merupakan akhir dari kebijakan pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) yang dijalankan the Fed sebagai respons atas krisis keuangan 2008.

Melalui program quantitative easing, the Fed memompa likuiditas ke pasar melalui pembelian surat berharga pemerintah dan korporasi AS hingga US$85 miliar per bulan.

Namun, setelah krisis mereda, inflasi kembali meningkat, dan pasar tenaga kerja pulih, the Fed pun mengambil langkah yang berlawanan, yakni tapering off atau mengurangi nilai pembelian surat berharga bulanannya.

Logikanya, jika pembelian surat berharga oleh the Fed berkurang, maka harga obligasi negara AS bakal turun, sehingga yield meningkat. Hal ini menyebabkan instrumen ini menjadi lebih menarik di mata investor global sehingga memicu beralihnya dana global ke AS.

Kebijakan quantitative easing the Fed tidak saja berdampak positif bagi AS, tetapi juga kepada pasar global. Ekonomi Indonesia selama periode 2010-2012 selalu tumbuh di atas 6% berkat kebijakan AS tersebut. Sebab, likuiditas di pasar menjadi berlimpah dan turut mengalir ke negara berkembang.

Namun, ketika taper tantrum terjadi pada 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 5,56%. Dua tahun setelahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun lagi menjadi berturut-turut 5,01% pada 2014 dan 4,88% pada 2015.

Sejatinya, the Fed tidak langsung melakukan tapering off pada 2013, tetapi memutuskan untuk mengundur pelaksanaannya sambil memantau perkembangan ekonomi AS. Namun, pengumuman bakal dilakukannya tapering off sudah cukup untuk memicu taper tantrum.

Kala itu, kurs rupiah yang sempat berada di posisi yang kuat di kisaran Rp8.000 per dolar AS seketika anjlok ke level Rp10.000. Tidak lama berselang, rupiah melemah lagi ke level Rp12.000 per dolar AS. Efeknya, harga barang baku impor meningkat, sehingga laju produksi seketika terhambat.

Alhasil, harga barang-barang konsumsi dalam negeri pun meningkat sehingga memicu lonjakan inflasi. Rata-rata inflasi Indonesia pun langsung meningkat dari 4,28% pada 2012 menjadi 6,40% pada 2013, 6,42% pada 2014, dan 6,38% pada 2015.

Kondisi ini menjadi neraka bagi daya beli masyarakat. Pemerintah pun terpaksa mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) dan menahan laju impor demi menjaga ketersediaan valas dan stabilitas mata uang. Suku bunga acuan Bank Indonesia pun segera dinaikkan.

Pada Mei 2013, BI Rate masih ada di level 5,75%, tetapi pada akhir tahun tersebut sudah di level 7,50%. BI Rate naik lagi menjelang akhir 2014 ke level 7,75%. Jelas, taper tantrum merupakan tantangan serius bagi perekonomian.

 

Menakar Potensi Dampak Taper Tantrum 2021

Menariknya, cerita taper tantrum pada 2013 relatif tidak begitu terefleksikan di pasar modal. Pada 2013, IHSG hanya turun 0,98% ke level 4.274,18 dengan total net sell asing sebesar Rp20,65 triliun. Namun, pada saat yang sama, investor asing justru tercatat net buy di pasar surat berharga negara (SBN) senilai Rp53,31 triliun.

Pada 2014, asing bahkan tercatat net buy di pasar saham sebesar Rp42,6 triliun dan IHSG naik 12,29%, sedangkan di pasar SBN tercatat net buy bahkan lebih tinggi lagi, yakni Rp137,52 triliun. Artinya, sebenarnya tekanan jual asing di pasar modal dan surat utang Indonesia tidak begitu besar.

Hanya saja, sebagai bagian dari komunitas global, efek tekanan jual asing di negara-negara berkembang lainnya turut berpengaruh pada Indonesia. Hal ini secara umum mempengaruhi perkasanya dolar di pasar valuta asing. Otomatis, rupiah melemah dan merembet pada berbagai persoalan ekonomi Indonesia lainnya kala itu.

Lantas, bagaimana dengan tahun ini?

Selama ini, sebagai dampak dari pandemi, the Fed telah melakukan quantitative easing senilai US$120 miliar per bulan, jauh lebih tinggi ketimbang nilai yang dikucurkan sebagai respons atas krisis 2008. Dengan demikian, jika kebijakan berbalik menjadi tapering off, dampaknya bisa jadi akan lebih signifikan pula.

Dalam risalah rapat kebijakan moneter the Fed pekan lalu, the Fed mengonfirmasi bahwa tapering off berpeluang terjadi tahun ini, sebab target inflasi telah tercapai dan pemulihan pasar tenaga kerja pun hampir sesuai ekspektasi.

"Melihat ke depan, sebagian besar partisipan (Federal Open Market Committee/FOMC) mencatat bahwa selama pemulihan ekonomi secara luas sesuai dengan ekspektasi mereka, maka akan tepat untuk melakukan pengurangan nilai pembelian aset di tahun ini," tulis risalah tersebut sebagaimana dikutip CNBC Indonesia.

Namun, tentu saja ini belum menjadi keputusan final. Lagi pula, kondisi pandemi di AS saat ini pun cenderung memburuk dengan merebaknya varian delta di sana. Bukan tidak mungkin laju inflasi akan kembali melandai dan data-data ekonomi tidak lagi mendukung untuk dilakukannya tapering off.

Meskipun demikian, sinyal the Fed ini cukup untuk memicu taper tantrum, seperti yang terjadi pada 2013 lalu. Bagaimanapun, pasar cenderung bereaksi hanya berdasarkan sentimen. Oleh karena itu, sinyal saja sudah cukup untuk memantik spekulasi. Hal inilah justru yang dikhawatirkan.

Hal ini pun telah direspons oleh pemerintah dan pelaku pasar dalam negeri. Bank Indonesia berupaya meyakinkan pasar bahwa wacana tapering off dan potensi taper tantrum kali ini dampaknya tidak akan separah seperti pada 2013-2014 lalu.

Alasannya, saat ini semua pihak telah belajar dari pengalaman pahit masa lalu. The Fed pun akan berhati-hati untuk melakukan kebijakan ini sembari berupaya menciptakan upaya komunikasi yang intensif dengan pelaku pasar agar tidak memicu dampak buruk seperti 2013 lalu.

Saat ini, pandemi belum berakhir, sehingga kebijakan yang tidak hati-hati dapat menjadi kontraproduktif bagi pemulihan ekonomi global.

Komunikasi the Fed terkait kerangka kerjanya dalam pengambilan kebijakan tapering off cukup jelas sehingga tidak memicu spekulasi buta dari pelaku pasar.

Sementara itu, di dalam negeri, BI sendiri juga sudah mempersiapkan instrumen untuk mengantisipasi tapering off yang disebut dengan triple intervention. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas rupiah, sebab stabilitas rupiah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ketiga bentuk intervensi yang dilakukan BI yakni, pertama, intervensi langsung di pasar spot penjualan valutas asing.

Kedua, menjalankan skema domestic non-delivery forward (DNDF). Skema DNDF adalah instrumen derivatif dari perdagangan mata uang berjangka dengan menjual atau membeli valas di dalam negeri dengan kurs yang telah ditentukan.

Ketiga, BI akan melakukan intervensi melalui pembelian surat berharga negara (SBN) yang dilepas sejumlah investor asing. Hal yang sama juga akan dilakukan sejumlah bank nasional.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia pun saat ini cukup tinggi, mencapai US$137,3 miliar. Nilai ini setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah. Nilai ini juga berada di atas standar kecukupan internasional, yakni 3 bulan impor.

Dengan strategi ini, BI memastikan kondisi pasar domestik akan jauh lebih stabil ketimbang 2013 lalu, sehingga dampak tapering off atau taper tantrum terhadap perekonomian Indonesia, kalaupun itu terjadi, dapat ditekan seminimal mungkin.

Sejauh ini, langkah ini terbukti efektif. Saat yield US Treasury 10 Tahun pada akhir Maret 2021 lalu melonjak hingga ke level 1,71% dari sebelumnya berada di bawah 1% pada akhir 2020, rupiah terpantau masih relatif stabil di bawah Rp14.700 per dolar AS. Kini, rupiah stabil di bawah Rp14.500 per dolar AS.

BI juga berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang longgar untuk mendorong pemulihan ekonomi, meskipun the Fed berbalik memperketat kebijakan ekonomi mereka. Suku bunga akan dipertahankan tetap rendah dan kebijakan makroprudensial tetap akomodatif.

Untuk menghindari jebakan taper tantrum, Indonesia memang harus berupaya agar pemulihan pertumbuhan ekonominya lebih cepat sehingga dapat mencegah arus modal keluar investor asing.

Meskipun demikian, secara umum saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup menarik, sehingga investor asing masih memiliki alasan yang cukup kuat untuk bertahan di Indonesia.

Selain itu, yield Surat Utang Negara (SUN) Indonesia Tenor 10 Tahun saat ini masih menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, sehingga sayang untuk dilewatkan oleh investor asing. Kondisi ini memungkinkan Indonesia untuk dapat terhindar dari tekanan berlebihan taper tantrum.

Sementara itu, di pasar saham tekanan jual investor asing kemungkinan juga tidak akan terlalu signifikan lagi dampaknya, sebab mayoritas transaksi harian di pasar saat ini sudah sangat didominasi oleh investor domestik.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sepanjang tahun ini, porsi transaksi domestik di pasar saham mencapai 76%, sedangkan asing hanya 24%.

Fakta seperti ini tentu saja menjadi obat penenang yang cukup mujarab saat ini. Setidaknya, kita dapat berharap proses pemulihan ekonomi nasional tidak akan terlalu terganggu oleh kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Namun, tentu saja, skenario terburuk tetap harus diantisipasi, apalagi kondisi pandemi belum mereda. Jika ekonomi Indonesia memburuk, ketahanan Indonesia terhadap dampak tapering off the Fed pun bakal menjadi lebih rentan. Semoga itu tidak terjadi.