Alarm Dari Industri Keuangan

Fauzan Ahmad

Ahmad tak kaget saat Presiden Joko Widodo memberlakukan kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Sabtu (3/7/2021). Selama seminggu terakhir Ahmad selalu menerima kabar teman dan kerabat terinfeksi Covid-19. Merujuk pada data angka penularan virus Covid-19 Kementerian Kesehatan, setelah libur lebaran pada akhir Mei lalu, tren penularan terus beranjak naik. 

Banyak kalangan menilai Indonesia sedang dilanda second wave yang disebabkan oleh varian delta. Varian ini diklaim lebih kuat dan bisa bertahan cukup lama di udara. Ledakan varian delta membuat kondisi fasilitas kesehatan kian sesak dan ancaman resesi di depan mata. 

Bagi industri keuangan, kondisi saat ini kembali menghadapkan mereka pada ketidakpastian. Setelah babak belur menyelamatkan rapor penyaluran kredit. Sektor keuangan harus kembali mengkaji ulang sejumlah debitur yang kemungkinan mengalami gagal bayar akibat PPKM Darurat.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa per akhir April lalu kredit yang berhasil disalurkan bank komersial umum di Indonesia mencapai besaran Rp5.543,3 triliun. Rapor ini bukan saja menurun 0,2 persen dari perolehan bulan sebelumnya, tapi juga masih terkontraksi 2,33 persen secara year on year (yoy) mengingat pada April tahun lalu saja penyaluran kredit masih bisa menyentuh besaran Rp5.676 triliun lebih.

Melansir Tempo, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan pembatasan mobilitas saat ini hanya bersifat sementara dan tidak akan mengganggu kinerja kredit perbankan secara keseluruhan. Bank Indonesia masih optimis kinerja kredit perbankan bisa keluar dari tekanan pandemi. 

Di sisi lain, pertumbuhan kredit bank umum swasta nasional dan bank asing masih tercatat negatif, yaitu masing-masingnya sebesar -5,08 persen dan -25,9 persen secara tahunan.

OJK belum merilis rapor penyaluran kredit terkini. Namun, berdasarkan data awal per akhir Mei yang dirilis bank-bank anggota BUKU IV pekan ini, kondisi tampak belum benar-benar membaik.

Dari tujuh tujuh bank BUKU IV, baru perusahaan pelat merah seperti BRI, BNI dan Mandiri yang kreditnya sudah mencatatkan pertumbuhan secara yoy. Bank swasta seperti BCA, CIMB Niaga, Bank Panin hingga Danamon masih membukukan kredit yang menurun secara tahunan (year on year/yoy), meski ada tren perbaikan secara bulanan (month to month).

Permasalahan tak berhenti disitu. Kendati sebagian mulai tumbuh, rapor penyaluran kredit perbankan di Indonesia rupanya masih jauh dari ekspektasi. Hal tersebut tergambar dari tren undisbursed loan masing-masing bank. Undisbursed loan, atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah kredit menganggur, adalah fasilitas kredit di perbankan yang telah disepakati atau ditekan dengan Bank Indonesia (BI), namun belum ditarik oleh kreditur.

Tinggi rendahnya kredit menganggur punya relasi terhadap seberapa besar keinginan masyarakat menarik fasilitas kredit yang mereka miliki dari perbankan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Semakin rendah kredit menganggur maka semakin tinggi minat nasabah menarik fasilitas kredit yang mereka miliki, begitu pula sebaliknya. Setidaknya hingga bulan Mei, BRI, BNI dan Bank Panin membukukan kredit menganggur yang melandai ketimbang akhir kuartal I/2021. Sementara sisa 5 bank lain malam menorehkan rapor lebih buruk.

Data bank-bank BUKU IV tersebut seharusnya menjadi alarm bagi industri keuangan. Kondisi demikian memperlihatkan dengan jelas bahwa perbankan sedang berada di ujung tanduk dan kita harus mulai waspada dengan krisis keuangan yang bisa terjadi kapan saja akibat pandemi yang tak berkesudahan. Mengacu data OJK, rekapitulasi undisbursed loan sebenarnya menampakkan perbaikan pada Februari dan Maret. Namun, memasuki periode April, nominalnya membengkak lagi. Tercatat pada April 2021 angkanya kembali tembus 1.679 miliar rupiah. 

BCA, bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini bertolak belakang dengan optimisme Bank Indonesia. Pihak BCA mengakui bahwa PPKM Darurat tidak bisa dianggap sebagai kerikil kecil. Pembatasan mobilitas pasti memberikan efek secara langsung terhadap kinerja mereka.

Hal yang paling dikhawatirkan manajemen adalah potensi ketakutan nasabah pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, yang bisa berimbas pada keputusan untuk tidak menarik fasilitas kredit mereka.

“Kalau kerjanya tidak ada, apa yang mau dikreditkan? ... Kalau omzet sekarang masih lesu dan kecil dan ataupun kapasitas produksi masih berlebih maka susah,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, seperti diwartakan Kontan Jumat (2/7).

Salah satu beleid penting PPKM Darurat adalah adanya pembatasan industri kuliner dan ritel, baik dari segi jam operasional maupun kapasitas pelayanan. Maka, wajar jika Jahja gelisah mengingat pembatasan tersebut sudah pasti akan merugikan pelaku usaha. BCA sebenarnya bukan tanpa strategi. Dalam kesempatan yang sama, Jahja menyebut pendekatan yang akan mereka tempuh adalah menggenjot kredit konsumtif untuk segmen kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR). Adanya insentif pajak dan kebijakan bunga rendah akan coba dioptimalkan perseroan.

Hanya saja, jika diterawang dengan kondisi saat ini, agaknya efektivitas strategi tersebut bisa diperdebatkan. Terutama bila berlandaskan pada rilis data terkini penjualan kendaraan bermotor.

Adanya diskon PPnBM memang sempat mengerek penjualan mobil maupun motor di awal kuartal II. Namun, menyusul adanya PPKM Darurat ini, Gaikindo memproyeksikan penjualan dalam beberapa bulan ke depan akan lesu. Proyeksi tersebut juga sudah tampak jelas bila melihat amblasnya penjualan mobil pada bulan Mei lalu. Jumlahnya hanya 54,8 ribu unit turun drastis jika melihat bulan sebelumnya yang mampu menjual 78,9 ribu unit.  Gaikindo, seperti diwartakan Katadata, menilai sebanyak apapun insentif yang dikucurkan hasil akhirnya akan tetap berat jika gerai penjualan dan showroom mesti membatasi atau bahkan menghentikan operasional fisik sebagaimana diatur dalam beleid PPKM Darurat. 

Hal tidak beda jauh juga bakal terjadi di industri properti, yang operasionalnya akan dibatasi dan hampir pasti menekan prospek jumlah KPR. Tren melandai kredit kendaraan dan properti itu tentu bukan cuma akan berpotensi mencekik BCA. Bank-bank besar swasta lain seperti Danamon, Panin dan CIMB Niaga pun mulai ragu jika capaian perbaikan kredit yang mulai naik perlahan secara bulanan bisa terus dijaga.

Bagi ketiganya, tekanan bakal paling terasa karena penurunan belanja via kartu kredit. Dan, penurunan penggunaan kartu kredit pada ujungnya juga bisa membuat kredit menganggur mereka membengkak lagi. “Kartu kredit pasti akan terus tertekan mungkin semakin parah,” kata Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan pada Kontan

Kinerja lebih mendingan, barangkali, justru bisa dibukukan bank-bank pelat merah seperti BRI, Mandiri dan BNI. Pasalnya, ketiganya terbukti sudah mampu menggenjot pertumbuhan kredit yoy di atas 3 persen pada Mei lalu. Selain itu, ketiga bank ini juga cenderung punya basis nasabah lebih kuat di luar wilayah Jawa-Bali. Di luar kedua pulau tersebut, tidak ada kebijakan PPKM Darurat. Sehingga permintaan kredit masyarakat masih bisa diekspektasikan besar seiring Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus membaik. Sepanjang tahun ini, IKK menunjukan tren perbaikan. Januari lalu angkanya berada di level 84,9 dan mencapai 104,4 pada Mei 2021. Jika indeks di atas 100 menandakan masyarakat optimistis untuk memutar roda ekonomi.

Dengan asumsi PPKM Darurat tak berlangsung lebih lama dari perkiraan awal, tekanan yang dialami ketiga bank tersebut berpotensi cenderung minor. Apalagi dalam kasus BRI, di mana bank tersebut tengah dalam upaya penguatan portofolio seiring rencana sejumlah aksi korporasi jelang pembentukan holding Ultra Mikro (UMi).

Namun, sekali lagi, asumsi tersebut baru berpijak pada situasi PPKM Darurat tidak berlalu-lalu. Bila pembatasan sosial secara ketat terus diperpanjang, sebagaimana tahun lalu, permintaan kredit tentu bakal melandai. Pada ujungnya jika skenario buruk itu terjadi, sekali lagi, hal tersebut akan membuat kredit menganggur perbankan tambah menumpuk layaknya kondisi tahun lalu.

Bisnis