Pesan Tersirat di Balik Kebijakan Rancangan Anggaran 2022

Berkah Rio

Tema kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah untuk Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2022 adalah Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Tema ini tampaknya dipilih karena ekonomi Indonesia tahun depan masih akan ditandai oleh pengaruh kuat pandemi dan akan sangat bergantung pada seberapa berhasilnya kita menangani hal ini.Tentu masuk akal, sebab hingga kini pun pandemi belum dapat dipastikan kapan berakhirnya dan menjerat Indonesia ke dalam situasi tak pasti.

Pada Sidang Tahunan MPR RI, Senin (16 Agustus 2021), pemerintah telah menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPR.

Berdasarkan materi ringkas yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, kita dapat mengintip intisari RAPBN 2022. Secara umum, ada tujuh bidang utama yang akan menjadi fokus anggaran pemerintah tahun depan untuk menerjemahkan tema besar kebijakan fiskal RAPBN 2022.

Ketujuh bidang tersebut yakni kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi & komunikasi, ketahanan pangan, dan pariwisata. Prioritas anggaran pada ketujuh bidang ini tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa.

Namun, menariknya, pada dua pos utama yang paling banyak mendapatkan sorotan selama pandemi, yakni kesehatan dan bantuan sosial, justru mengalami penurunan anggaran ketimbang tahun ini. Fakta ini menimbulkan pertanyaan di benak publik, lagi-lagi terkait komitmen pemerintah menangani pandemi.

 

Berangkat Dari Asumsi Dasar

Secara umum, asumsi dasar ekonomi makro 2022 pemerintah dalam merancang APBN 2022 adalah jauh lebih tinggi ketimbang outlook 2021. Artinya, secara umum pemerintah meyakini bahwa kondisi ekonomi tahun depan sudah jauh lebih baik ketimbang tahun ini.

Meskipun ini masih bersifat asumsi, ini tetap menjelaskan bahwa pemerintah sangat percaya diri bahwa pandemi akan tertangani secara signifikan, setidaknya hingga akhir tahun ini. Tahun depan adalah momentum akselerasi, saatnya bagi ekonomi untuk kembali berlari kencang.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% hingga 5,5% pada dasarnya sudah setara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi. Bahkan, 5 tahun terakhir sebelum pandemi ekonomi Indonesia tidak sampai tumbuh 5,5%, bahkan sempat di bawah 5,0% pada 2015.

Target ini memang tergolong ambisius, meskipun memang masih cukup masuk akal jika menimbang efek pembandingnya, yakni tingkat pertumbuhan tahun ini, relatif cukup rendah.

Dengan tingkat pertumbuhan di atas 5% tahun depan, ekonomi Indonesia juga sebenarnya belum akan banyak bedanya dengan kondisi terakhir sebelum pandemi.

Bagaimanapun, asumsi ini menjadi landasan bagi kebijakan fiskal pemerintah, sekaligus bisa menjadi landasan penjelasan mengapa ada penurunan di anggaran kesehatan dan bantuan sosial.

 

Fokus Utama: Kesehatan dan Bansos

Sesuai tema kebijakan fiskal tahun depan, yakni melanjutkan pemulihan ekonomi. Kunci utama masih pada kesehatan dan bantuan sosial. Krisis yang dihadapi saat ini adalah krisis kesehatan yang memicu pembatasan mobilitas sehingga menekan daya beli.

Oleh karena itu, sewajarnya jika penanganan utamanya fokus pada pembenahan kesehatan dan pengendalian pandemi, serta bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang tertekan akibat pembatasan mobilitas.

Namun, mengapa anggaran pada kedua bidang ini diturunkan?

Berikut ini rancangan anggaran kesehatan tahun depan dibandingkan dengan tahun ini dan beberapa tahun belakangan:

Sementara itu, berikut ini anggaran perlindungan sosial untuk tahun 2022 mendatang, juga dibandingkan dengan tahun ini dan beberapa tahun ke belakang:

Sebagai gambaran, total anggaran belanja negara tahun depan diproyeksikan mencapai Rp2.708,7 triliun. Anggaran kesehatan bakal setara dengan 9,4% dari total anggaran belanja tersebut, sedangkan perlindungan sosial setara 15,8%.

Artinya, alokasi anggaran pada kedua bidang tersebut sebenarnya tergolong cukup tinggi. Hanya saja, penurunan yang terjadi secara politis memang mengkomunikasikan sikap pemerintah yang lagi-lagi terburu-buru ingin segera memacu ekonomi di saat persoalan utama kesehatan belum tuntas.

Hal ini mengulangi apa yang telah terjadi tahun ini. Semula, pemerintah juga menurunkan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial untuk tahun 2021 dibanding 2020.

Namun, ketika akhirnya pandemi memburuk pada pertengahan tahun ini, pemerintah melakukan realokasi anggaran sehingga anggaran kedua bidang ini akhirnya kembali meningkat.

Keputusan pemerintah untuk menurunkan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial untuk tahun ini tidak terlepas dari asumsi makro ekonomi tahun ini. Semula, pertumbuhan ekonomi tahun ini diasumsikan akan mencapai 5,0%, sedangkan inflasi di level 3%.

Jelas, untuk dapat mencapai target itu, kebijakan anggaran harus diarahkan pada pos-pos yang berpotensi menciptakan multiplier effect pada ekonomi. Kala itu pemerintah berharap kondisi pandemi sudah akan dapat tertangani dengan lebih baik tahun ini, sehingga dapat mulai mengalihkan fokus ke pertumbuhan ekonomi.

Namun, kenyataan bahwa pandemi memburuk pada pertengahan tahun ini menyebabkan asumsi makro ekonomi tersebut gugur dan digantikan dengan yang baru. Pemerintah terpaksa merealokasi anggaran dan kembali fokus pada penanganan kesehatan dan bantuan sosial.

Apakah hal yang sama bakal terulang tahun depan?

Gelagatnya sudah terlihat bahwa pemerintah ingin kembali memacu ekonomi tahun depan, terbukti dari asumsi makro ekonomi yang dipatok tinggi tahun depan.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,0% - 5,5% dan inflasi 3%, sudah tentu anggaran pada pos-pos pendorong ekonomi harus tinggi. Jadi, pemerintah kembali menggunakan strategi yang sama seperti tahun ini.

Kita memang tidak dapat memastikan bagaimana kondisi pandemi tahun depan, entah membaik atau kembali memburuk. Pemerintah juga tampaknya kembali bertaruh dengan keadaan.

Pada prinsipnya, pemerintah masih berpihak pada upaya memacu ekonomi, sembari tetap membuka ruang bagi kondisi terburuk. Sama seperti APBN 2021, pada RAPBN 2022 juga pemerintah memiliki keleluasaan untuk sewaktu-waktu mengubah kebijakan anggaran sesuai dengan perkembangan kondisi terkini.

Hanya saja, langkah ini dapat kembali berujung pada terulangnya kesalahan tahun ini, yakni keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19. Lebih rendahnya anggaran kesehatan dan bantuan sosial menyebabkan upaya penanganan pandemi pada awal tahun ini seperti kurang optimal.

Akhirnya, ketika kondisi pandemi terbukti memburuk, semua pihak menjadi kelabakan dan pemerintah terburu-buru merealokasi anggaran. Sementara itu, persoalan eksekusi penyerapan anggaran yang berjalan lamban justru memperburuk keadaan.

Semoga saja pandemi benar-benar teratasi tahun depan seiring dengan perkembangan vaksinasi yang lebih luas, sehingga kesalahan yang sama seperti tahun ini tidak terulang.

 

Bagaimana Anggaran di Pos Kementerian Lain?

Jika ada pos anggaran yang menurun, tentu ada pula pos anggaran yang meningkat. Untuk mengetahuinya, kita dapat melihat pada lampiran RAPBN 2022 tentang Data Pokok APBN 2022. Untuk meringkasnya, kita hanya akan fokus pada anggaran kementerian di luar lembaga negara.

Berikut ini data anggaran kementerian, baik outlook 2021 maupun RAPBN 2022, berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah. Bagian yang disorot merah adalah kementerian dengan tingkat pertumbuhan anggaran dua digit:

Data tersebut menunjukkan informasi menarik. Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yakni kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, lawan politik Presiden Joko Widodo saat pemilu presiden yang lalu, tampil sebagai kementerian dengan anggaran tertinggi tahun depan.

Kemenhan juga menjadi satu-satunya di antara lima besar kementerian dengan anggaran tertinggi yang mencatatkan pertumbuhan anggaran tahun depan, sedangkan empat kementerian lainnya mengalami penurunan anggaran.

Bahkan, Kementerian PUPR yang biasanya menjadi motor ekonomi ala Presiden Joko Widodo pun harus rela menerima penurunan anggaran. Demikian pula Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang menjadi ujung tombak penanganan pandemi harus mengalami penurunan anggaran yang tajam.

Jika tahun ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR tampil sebagai kementerian dengan anggaran tertinggi, tahun depan tidak lagi seperti itu. Apakah ini ekses dari perseteruan politis pascapemilu lalu? Entahlah.

Konon katanya anggaran pertahanan Indonesia memang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, padahal sebagai negara kepulauan dan luas, Indonesia membutuhkan ketahanan militer yang kuat.

Selain itu, tidak ada yang dapat memastikan apakah akan ada ancaman militer atau tidak tahun depan. Berjaga-jaga tentu adalah pilihan yang penting. Namun, mengingat kondisi pandemi yang kini masih belum pasti, keputusan alokasi anggaran ini tampaknya layak dipertanyakan.

Kementerian Pertahanan juga bukan menjadi kementerian yang diandalkan untuk memacu ekonomi. Jika alasan turunnya anggaran kesehatan dan bantuan sosial adalah untuk difokuskan pada kementerian lain yang menjadi pendorong ekonomi, data tersebut tampaknya justru kurang mendukungnya.

Kementerian lain dengan anggaran besar yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi lainnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif.

Kenaikan anggaran pada kementerian-kementerian ini lebih masuk akal untuk menjustifikasi upaya menaikkan kinerja ekonomi. 

Khusus untuk Kementerian Kominfo, kenaikan tersebut memang sejalan dengan salah satu fokus anggaran pemerintah tahun depan, yakni optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan tren digitalisasi yang kian menguat selama pandemi.

Struktur anggaran ini memang menimbulkan pertanyaan di benak publik. Mau tidak mau, kita tidak bisa mengabaikan adanya pengaruh pemilu 2019 lalu dalam kebijakan anggaran kali ini, sebagai biaya atas konsolidasi antara Jokowi dengan Prabowo.

Hanya saja, sayang sekali jika biaya politik itu harus dibayar di tengah kondisi ekonomi yang sejatinya belum mendukung untuk itu

Ekonomi