Pelemahan Rupiah hingga sekarang masih menjadi momok bagi pelaku pasar Indonesia. Bagaimana tidak, nilai tukar Rupiah yang sudah menyentuh Rp15.200 per dolar, benar-benar menjadi ancaman serius bagi perekenomian Indonesia.

Kami sudah membahas secara sederhana alasan kenapa Rupiah melemah di artikel ini, lalu pertanyaan berikutnya adalah?

Langkah apa yang belum dilakukan pemerintah untuk menolong Rupiah?

Seperti kita ketahui, Rupiah melemah karena laju impor yang lebih deras dari kemampuan kita mengekspor barang ke luar negeri. Secara sederhana, hal itu berarti kebutuhan kita terhadap dolar lebih besar daripada kemampuan negara ini menarik dolar ke dalam negeri.

Dan komponen impor terbesar Indonesia adalah bahan bakar minyak. Indonesia bukan lagi negara kaya minyak. Kita sudah keluar dari keanggotaan OPEC di tahun 2008 karena status negara kita yang sudah berubah dari negara pengekspor minyak menjadi negara pengimpor minyak (net importir).

Tingkat konsumsi minyak kita berkisar di angka 1.6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak kita hanya sekitar 800 ribu barel per harinya. Selisih inilah yang harus dibeli dari luar negeri.

Ketika Presiden Jokowi awal menjabat, dia diuntungkan dengan rendahnya harga minyak dunia yang hanya berkisar di $30-50 per barel. Dan pada saat itu, nilai tukar rupiah masih berkisar di angka Rp12.000-Rp13.000 per dolarnya.

Oleh karenanya, menjadi masuk akal jika harga bbm bersubsidi masih dipatok di harga Rp6.550 per liter.

Bayangkan kondisi saat ini, dimana nilai tukar Rupiah yang sudah melonjak mencapai Rp15.200 per dolar, dan harga minyak dunia (Brent oil) sudah menembus $83 per barel. 

Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengerem pelemahan Rupiah, mulai dari menaikkan suku bunga, mengerem impor beberapa barang jadi, meningkatkan kuota produksi batubara hingga memberlakukan kebijakan bio diesel.

Tapi sepertinya, obat kuat terakhir harus digunakan oleh Pemerintah, yakni dengan menaikkan harga jual bbm bersubsidi.

Dengan dinaikkannya harga jual bbm, konsumsi bbm dalam negeri diharapkan akan tersendat dikarenakan orang-orang yang akan mengkonsumsi bbm dengan lebih rasional karena harganya lebih mahal.

Selama impor bbm yang menggunakan dolar tidak ditekan, maka nilai tukar Rupiah akan terus terpukul. Dan dengan harga beli minyak mentah yang tinggi, tapi tetap menahan harga jual ke masyarakat, margin keuntungan Pertamina juga akan semakin tergerus.

Memang secara politis, hal ini bisa menjadi sasaran empuk bagi partai oposisi untuk menyerang pemerintah. Kebijakan tidak populis ini tentu berisiko menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi untuk menghadapi pilpres tahun 2019 mendatang.

Di sisi lain, kenakan harga bahan bakar bersubsidi akan menjadi pemicu untuk naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya akibat meningkatnya biaya transportasi. Hal itu akan mengakibatkan daya beli masyarakat akan tertekan, dan otomatis inflasi akan naik.

Tapi bagaimanapun, harga premium yang masih di level Rp6.550 per liter sudah tidak lagi menggambarkan nilai keekonomian yang sesungguhnya jika dibandingkan dengan harga minyak dunia dan nilai tukar Rupiah saat ini.

Mau tidak mau, pemerintahan Presiden Jokowi harus berani melakukan hal yang benar meskipun hal itu tidak populer. Memotong subsidi salah sasaran demi melindungi nilai tukar Rupiah, sesuai dengan janji kampanyenya terdahulu. Ada pil pahit yang harus ditelan pemerintah terlepas dari beban politis yang mengikuti di belakangnya.

Dan pil pahit itu bernama ‘menaikkan harga bbm bersubsidi’.