Pandemi Covid-19 menjadi pukulan berat hampir bagi semua sektor bisnis, tidak terkecuali bagi kalangan BUMN sektor jasa konstruksi, atau yang kerap dikenal dengan sebutan BUMN Karya. Kondisi keuangan mereka sudah memburuk sebelum pandemi. Pandemi makin memperburuk keadaan. Tekanan pada kinerja keuangan BUMN Karya bukannya tanpa alasan. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUMN Karya menjadi sorotan utama dan ujung tombak bagi visi pembangunan sang presiden. Aneka penugasan dibebankan pada BUMN Karya demi mempercepat pembangunan.

Hasilnya memang benar-benar terlihat. Jalan tol terhubung, pembangkit listrik terbangun, bendungan berdiri, pelabuhan dan bandara baru pun beroperasi. Namun, seiring dengan itu, beban keuangan BUMN Karya pun membengkak. Beberapa tahun terakhir, BUMN Karya aktif menggalang modal. Mulai dari suntikan penyertaan modal negara (PMN), rights issue, emisi obligasi dan aneka efek bersifat utang lainnya (lokal maupun global), pinjaman perbankan, IPO anak usaha, hingga divestasi aset.

Pemberitaan tentang BUMN Karya menjadi sangat ramai, dari yang positif hingga negatif. Bersama dengan itu, pergerakan sahamnya pun bak roller coaster. Pemerintah juga putar otak mencari skema terbaik untuk memastikan BUMN Karya dapat tetap menjalankan misinya tanpa bunuh diri.

 

Peningkatan Pesat Aset Ditopang Utang

Emiten-emiten BUMN Karya menjadi sorotan terutama karena meningkatnya beban utang mereka dalam beberapa tahun terakhir. Emiten-emiten ini yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP). Jika menilik profil neraca keuangan mereka, akan terlihat bahwa pemerintah mendorong mereka hingga batasnya dan seoptimal mungkin menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Berikut ini data neraca keuangan BUMN Karya:

Dari data tersebut, terlihat bahwa keempatnya mengalami tren peningkatan aset yang kurang lebih sama, yakni laju pertumbuhan beban atau liabilitas yang lebih pesat ketimbang laju modal atau ekuitas. Seiring dengan itu, rasio utang berbanding modal atau debt to equity ratio (DER) mereka pun meningkat dari kisaran 2 kali lipat (237%) pada 2015 menjadi 4 kali lipat (402%) pada 2020. Ini merupakan tingkat leverage optimal yang diizinkan regulasi.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu poinnya menyebutkan bahwa besarnya perbandingan utang dan modal paling tinggi empat banding satu (4:1). Ketentuan ini sudah berlaku sejak awal 2016 lalu.

Namun, jika diperinci satu per satu, akan terlihat bahwa DER pada WSKT dan ADHI sudah jauh melampaui batas, masing-masing 537% dan 584%, sedangkan pada PTPP dan WIKA masih terkontrol masing-masing di level 282% dan 309%. Kondisi beban yang tinggi ini tentu bukanlah kondisi yang ideal. Hal ini menjadikan mayoritas pendapatan perusahaan tergerus untuk membayarkan beban bunga rutin sehingga menggerus arus kas.

Di sisi lain, model kontrak yang dijalankan oleh emiten-emiten BUMN Karya kerap kali menyebabkan arus kas mereka menjadi negatif, sebab pembayaran dilakukan bertahap setelah proyek berjalan. Beberapa kontrak dari negara pun pembayarannya mengikuti ketersediaan anggaran negara. Kondisi ini menyebabkan BUMN Karya seperti selalu berada di ujung tanduk. Alhasil, ketika pandemi menghantam, emiten-emiten ini sulit mengelak dan terpaksa menanggung penurunan kinerja yang signifikan. Sebab, penghasilan terpangkas, sedangkan beban utang terus berjalan.

Tidak mengherankan, pada 2020 lalu, WKST menderita kerugian hingga Rp7,4 triliun. Nilai kerugian itu melebihi nilai laba yang dikumpulkannya selama 2018-2019 yang hanya Rp4,9 triliun. Tekanan serupa dialami ketiga BUMN Karya lain, kendati tidak sampai rugi.

 

Puncak Kinerja Telah Berlalu

Ada alasan mengapa proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan sangat lama oleh pemerintah tertunda selama bertahun-tahun. Hal itu lantaran risikonya yang tinggi, tingkat keuntungan investasinya yang tak pasti, serta periode pengembalian investasi yang panjang. Selain itu, proyek-proyek besar negara juga kerap menjadi ladang korupsi. Proyeknya menjadi terkatung-katung lantaran banyaknya proses birokrasi yang harus dilewati dan semua menuntut uang pelicin. Proyek-proyek ini cenderung dihindari oleh investor dan kontraktor swasta.  

Alhasil, BUMN Karya mengambil alih proyek-proyek ini, terutama selama periodenya yang paling berisiko, yakni saat perencanaan hingga konstruksi. Setelah rampung dan mulai beroperasi, barulah proyek-proyek ini dijual kepada investor swasta yang berminat. Ambisi pemerintah untuk mengebut proyek-proyek yang lama tertunda serta menambah banyak proyek baru menjadikan beban BUMN Karya ini seketika langsung menumpuk. Artinya, beban yang seharusnya dipikul selama bertahun-tahun lalu, semua ditumpuk dalam masa periode pemerintahan yang singkat.

Tidak mengherankan jika akhirnya beban keuangan BUMN Karya meningkat. Banyak pengamat telah mewanti-wanti besarnya risiko kegagalan BUMN Karya ini, sebab bukannya tak ada jejak korupsi dan kegagalan sebelumnya di lingkungan BUMN Karya. Banyaknya proyek yang diterima BUMN Karya tentu saja berdampak pada laporan laba ruginya.  Pendapatan perusahaan meningkat, demikian pula laba bersihnya.

Puncaknya terjadi pada 2018 lalu, ketika banyak proyek mulai rampung dan beroperasi serta adanya tambahan proyek baru sebelum periode pemerintahan berakhir. Pada 2019, nilai kontrak dan pendapatan serta laba menurun akibat konsentrasi politis di momen pemilu presiden. Berikut ini perkembangan pendapatan emiten-emiten BUMN Karya beberapa tahun terakhir:

Dari grafik tersebut, segera terlihat bahwa di antara emiten-emiten BUMN Karya, WSKT menjadi yang paling menonjol. Emiten ini memang menerima banyak penugasan proyek konstruksi, bahkan investasi di jalan tol. Tidak mengherankan jika beban keuangannya pun paling berat. Kinerja keempat BUMN kompak menguat hingga 2018, tetapi juga kompak melemah setelahnya. Lagi-lagi, WSKT menjadi yang terburuk tingkat pelemahannya. Dari sisi laba bersih, kinerjanya pun kurang lebih sejalan. Namun, menariknya, kinerja WIKA dan ADHI masih membaik hingga 2019, kendati akhirnya jatuh juga akibat pandemi. Berikut ini perkembangan laba bersih emiten-emiten BUMN Karya:

Terlihat bahwa puncak kinerja WIKA dan ADHI terjadi pada 2019, sedangkan PTPP dan WSKT mengalami penurunan tajam pada tahun politik tersebut. Pada 2020, hantaman pandemi memukul keempatnya dengan sangat parah. Hal ini tidak terlepas dari ditundanya berbagai proyek infrastruktur serta pengalihan anggaran infrastruktur ke pos kesehatan dan bantuan sosial. Dalam hal ini, pemburukan kinerja pada BUMN Karya tentu dapat dimaklumi, sebab pandemi merupakan kondisi luar biasa.

Artinya, BUMN Karya tidak dapat sepenuhnya disalahkan seolah-olah pemburukan kinerja itu lantaran kinerja manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pertanyaannya, benarkah kinerja BUMN Karya ini membaik selama periode banjir kontrak dan proyek selama ini? Untuk mengukurnya secara lebih adil, kita dapat menggunakan rasio-rasio keuangan yang umum dipakai untuk mengukur kinerja. Berikut ini perbandingan rasio keuangan margin laba bersih (net profit margin/NPM), laba berbanding aset (return on asset/ROA), dan laba berbanding modal (return on equity/ROE) BUMN Karya:

Dari data tersebut terlihat bahwa meskipun ada kenaikan laba, rasio-rasio keuangan BUMN Karya relatif tidak banyak berubah, bahkan cenderung turun. Sebagai contoh, kondisi ROA keempat emiten pada puncak kinerjanya 2018 lalu ternyata justru turun dibandingkan dengan posisi 2015. Hal yang sama terjadi juga pada ROE. Hanya NPM yang mencatatkan peningkatan, itupun tidak begitu signifikan.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang luar biasa dari peningkatan kinerja mereka dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2015 hingga 2018. Kenaikan kinerja tersebut disebabkan karena kenaikan aset dan modal, entah itu akibat utang ataupun aneka suntikan modal. Penurunan rasio ROA dan ROE justru mencerminkan turunnya efektivitas emiten-emiten ini dalam menghasilkan laba, sebab itu artinya dengan modal dan aset yang lebih besar, mereka justru menghasilkan laba yang lebih kecil dari yang seharusnya.

 

Membaik di 2021?

Tentu dapat diterima bahwa sebagai agen pembangunan, misi utama BUMN Karya adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sudah tentu hal itu lebih diutamakan ketimbang mencetak profit. Perspektif inilah yang semestinya selalu disadari oleh setiap investor yang berinvestasi pada saham-saham BUMN Karya.

Kenaikan harga saham tentu saja wajar ketika ekuitas suatu emiten meningkat, demikian juga jika labanya meningkat. Sebab, harga saham merupakan cerminan nilai wajar dari ekuitas dan laba dari perusahaan tersebut. Meskipun demikian, dengan melihat rasio keuangannya, investor dapat memandang prospek emiten tersebut secara lebih berimbang.

Bagaimana dengan tahun ini? Tahun ini kita menyaksikan resminya sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang diharapkan bakal menjadi penyelamat bagi BUMN Karya. BUMN Karya bakal menjual aset-aset infrastruktur mereka yang sudah terbangun kepada SWF dan menerima dana segar. Dengan demikian, struktur keuangan mereka membaik, terutama dari sisi arus kas. Dana tersebut pun dapat digunakan untuk membangun proyek baru lagi. Pembangunan pun akhirnya dapat terus berlanjut.

Selain itu, anggaran infrastruktur tahun ini pun meningkat dibandingkan tahun lalu. Pembatasan sosial pun tidak lagi seketat tahun lalu, kendati naiknya kasus baru Covid-19 saat ini kembali mendorong pembatasan aktivitas masyarakat. Secara umum, ekonomi tahun ini diharapkan bisa membaik, demikian pula kinerja emiten BUMN Karya. Namun, luka yang ditimbulkan pandemi tahun lalu tidak mudah untuk sembuh begitu saja tahun ini. BUMN Karya masih harus bergulat membenahi aneka masalah yang timbul tahun lalu.