Barangkali ini kisah krisis finansial yang amat dramatis dan mengkhawatirkan di Indonesia kala itu, dimulai dengan melemahnya nilai tukar rupiah di hadapan dolar di pertengahan 1998. Sayangnya, tak berhenti sampai di sana. Ada rentetan perkara yang menunggu kemudian.  

Bank run alias penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, utang luar negeri beserta bunganya mendadak bertambah, kredit bermasalah mencapai 70 persen seturut tajamnya kenaikan suku bunga acuan dan stagnasi aktivitas ekonomi, ialah sederet persoalan yang menjadi sebab dan akibat dunia perbankan milik pemerintah dan swasta sedang berada di ambang kebangkrutan di menjelang akhir kekuasaan Orde Baru itu.

Di periode yang diistilahkan dengan kriris moneter itu, dari sekian bank yang dinyatakan pailit paling parah, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Expor Impor (Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) merupakan nama-nama yang tercantum di dalamnya. Semuanya milik pemerintah.

Semula, BBD bernama De Nationale Handelsbank NV, lembaga keuangan milik Belanda di Hindia Belanda. Tahun 1959, bank itu dinasionalisasi dan beralih nama menjadi Bank Umum Negara. Di 1964, hak operasional bank asal Inggris Chartered Bank dicabut, dan wewenang pelaksanaannya diserahkan ke Bank Umum Negara. 

Nama bank ini diganti di 1965 jadi Bank Negara Indonesia Unit IV. Perubahan nama dilakukan sebagai kompensasi usai dimerger dengan Bank Negara Indonesia. Tiga tahun berikutnya, Unit IV itu menjadi otonom sekaligus berubah nama ke BBD.

Berdiri pada 1857 di Batavia, BDN ialah satu di antara bank tertua di Tanah Air. Dahulu, di pertengahan abad ke-19 itu, BDN bernama Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij. Escomptobank NV kemudian menjadi nama baru bank itu di 1949 dan kepemilikannya masih dikuasai Belanda hingga detik itu juga. Diubah ke BDN sesudah Escomptobank NV resmi dimiliki pemerintah di 1960, dan pembiayaannya ditugaskan ke sektor industri dan pertambangan.

Serupa BDN, Exim merupakan penerus lembaga keuangan Belanda, Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM). NHM membuka kantor cabangnya di tanah Betawi mulai 1824. Berdasar PP No.44 tahun 1960, NHM direbut pemerintah. Namanya pun berganti ke Bank Koperasi Tani dan Nelayan sejak tahun itu. 

Kemudian hari, bank itu beralih nama ke Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) menyusul pemberlakuan UU No. 22 tahun 1968. Di 1990, jajaran direksi merebranding bank itu dengan tak lagi memakai akronim “BEII”, tapi Exim. 

25 Mei 1960, Bapindo resmi beroperasi dan sedari awal dimiliki negara. Bank Industri Negara (BIN), yang aktif dari 4 April 1951, dilebur ke Bapindo tak lama di tahun yang sama ia beridiri. Peleburan dilakukan saat itu berdasar UU No. 30 tahun 1960. Bapindo, di 1970, diberi mandat membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata. 

Tiga tahun sebelumnya, tugas Bapindo ialah pembiayaan jangka pendek untuk proyek-proyek milik pemerintah. Nama Bapindo sempat menjadi pergunjingan publik akibat kredit macet Eddy Tansil. Eddy, nasabah Bapindo yang merugikan negara mencapai Rp 1,3 triliun itu, enggan bertanggung jawab atas ulahnya dan melarikan diri ke mana-mana ke sejumlah negara. 

Belakangan diketahui, di Juli 1999 empat bank gagal ini dikonsolidasikan ke Bank Mandiri yang sejatinya sudah didirikan sejak 2 Oktober 1998. Pemerintah sewaktu itu terpaksa membuat konsolidasi sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan. Alhasil, manajemen, aktiva, juga pasiva empat bank itu dijadikan satu serta diambil alih atas nama Bank Mandiri.

Hingga detik ini, Bank Mandirilah penerus sah tradisi yang sudah dibangun empat bank itu selama lebih dari 140 tahun. Yakni, berkomitmen memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.