[Waktu baca: 4 menit]

Joseph Robinette Biden Jr. atau yang kita kenal dengan Joe Biden baru saja terpilih menjadi presiden Amerika Serikat yang ke 46, setelah mengalahkan Donald Trump di pemilu yang cukup sengit.

Jika dilantik Januari 2021 nanti, Joe Biden akan menjadi presiden Amerika Serikat tertua ketika disumpah, umurnya akan 78 tahun pada saat itu. Selama ini, kita selalu mengikuti perkembangan pemilu Amerika Serikat dari Indonesia, dan mungkin berharap bahwa Joe Biden akan menang hanya bermodalkan sentiment ‘asal bukan Trump’.

Sebenarnya, bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi dan perdagangan Biden? Lantas efeknya apa ke Indonesia?

Kebijakan-kebijakan ekonomi Biden sebenarnya secara garis besar tidak berbeda jauh dengan Trump. Keduanya akan memfokuskan diri kepada penyaluran stimulus untuk menangani pandemi dan krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Apalagi, jika dilantik nanti, Biden akan mewarisi berbagai masalah Trump seperti kondisi ekonomi yang memburuk, tingkat pengangguran yang tinggi, polarisasi poliktik yang sangat curam hingga pandemi yang belum kunjung reda.

Biden dan Partai Demokrat sudah merilis rencana stimulus sebesar $1.3 triliun sebagai bagian dalam kampanye mereka. Biden berkomitmen untuk menjadikan US sebagai negara net-zero emission dan menciptakan lapangan kerja bagi golongan kelas menengah.

Untuk itu, dia berkomitmen untuk menganggarkan $400 miliar untuk riset energi terbarukan, $100 miliar untuk modernisasi sekolah, $50 miliar untuk perbaikan infrastruktur (jalan dan jembatan), $20 miliar untuk kawasan rural dan $10 miliar untuk transit projects.

Hal yang paling membedakan Biden dan Trump adalah rencana perpajakan mereka. Trump selama ini dikenal dengan program tax cuts nya dimana dia memotong pajak korporasi demi memberikan multiplier effects ke ekonomi.

Biden bertindak sebaliknya. Dia ingin kembali meningkatkan batas atas tarif pajak menjadi 39.6% dari awalnya 37%, dan corporate income tax dari 21% ke 28%. Dia juga berencana memberikan tarif pajak tambahan bagi orang-orang yang memiliki pemasukan tahunan lebih dari $1 juta.

Hal lain yang membedakan Biden dan Trump adalah sikap mereka dalam perdagangan internasional. Trump dikenal sebagai proteksionis dengan slogan “America First” nya. Hal inilah yang mengakibatkan adanya perang tarif yang antara US-China yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Trump juga menarik diri dari perjanjian dagang yang sudah diteken pada pemerintahan Obama (ex: Trans-Pacific Partnership) yang dianggapnya tidak berjalan adil. 

Biden diperkirakan akan kembali membuka US terhadap perjanjian-perjanjian dagang internasional seperti zaman Obama. Biden berkomitmen untuk mengembalikan reputasi US dengan kembali menghormati perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Namun meskipun tidak akan se-frontal Trump, perang tarif diperkirakan akan tetap terjadi di era Biden, apalagi Biden sempat mengeluarkan slogan ‘Buy American’ di masa kampanye nya untuk mengajak orang-orang Amerika tetap membeli produk-produk buatan dalam negeri mereka. 

Tapi setidaknya, tensi perang dagang antara US-China akan sedikit mereda di bawah pemerintahan Biden.

Tantangan terbesar pemerintahan Biden tentu saja datang dari Senate, di mana apabila Partai Republik masih menguasai Senate, maka setiap program Biden di atas akan menghadapi tantangan yang cukup besar untuk bisa digolkan di Senate.

Lalu apa yang bisa kita harapkan di Indonesia?

At the very least, common sense is back in the White House.

Pemerintahan Biden sepertinya tidak akan seperti pemerintahan Trump yang sangat tidak bisa ditebak. Biden sudah berkomitmen untuk lebih mendengarkan para advisernya yang terdiri dari para pakar dalam setiap kebijakan yang akan dia ambil, baik itu dalam hal ekonomi, penanganan pandemi atau bahkan climate change.

Tidak ada lagi kebijakan ekonomi atau ancaman dari seorang Presiden Amerika Serikat yang keluar dari sebuah tweet seperti era Trump.

Berdasarkan sejarah, sebenarnya ekonomi Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik ketika US berada di bawah pemerintahan partai Republik. Ekonom Faisal Basri pun sependapat di mana di bawah pemerintahan Partai Republik, US cenderung jor-joran dalam mencetak uang dan menggelontorkan stimulus. Efeknya, US Dollar akan melemah dan nilai tukar Rupiah bisa menguat tanpa upaya yang berlebihan dari Pemerintah RI.

Di bawah kepemimpinan Demokrat, US akan lebih berhati-hati dalam memberikan stimulus tersebut. Terbukti dengan kebijakan Biden di atas, di mana untuk pembiayaan fiskal, dia lebih memilih untuk menaikkan tarif pajak dibandingkan mencetak US Dollar.

Bagaimanapun, semua kebijakan di atas tentu masih menunggu untuk diimplementasikan. Apalagi Biden masih berstatus presiden terpilih, dan jalan menuju White House masih berliku, setelah tim kampanye Trump memutuskan untuk membawa hasil pemilu US ini ke Supreme Court.

Jika nanti proses litigasi itu berjalan, gugatan Trump ditolak dan keputusan pemenang pemilu bersifat final, maka Januari 2021 US akan melantik presiden ke 46 mereka.

Congratulations, President-elect Joe Biden!