[Waktu baca: 3 menit]

Dari 700an perusahaan yang telah melepas sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 2021 ini, masih sedikit sekali jumlah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat (BUMN) atau pemerintah daerah (BUMD).

Pada saat ini ada lebih dari 100 BUMN dan lebih dari BUMD di seluruh Indonesia. Namun, jumlah BUMN yang tercatat sebagai perusahaan terbuka baru belasan perusahaan (tidak termasuk anak usaha), sedangkan jumlah BUMD yang go public masih kurang dari 10. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019), jumlah BPD mencapai 818 entitas yang terdiri dari 110 BUMD provinsi dan 708 BUMD kabupaten/kota. Aset keseluruhan BUMD itu mencapai lebih dari Rp800 triliun.

Jika BUMD melakukan penawaran umum saham perdana (IPO), masyarakat di daerah dimana BUMD itu beroperasi sebenarnya bisa turut menjadi pemegang saham BUMD tersebut. Dengan kata lain, masyarakat turut menjadi pemilik perusahaan, bukan hanya pengguna jasa.

Di samping itu, kinerja perusahaan diharapkan dapat terdongkrak setelah menjadi perusahaan terbuka, salah satunya karena mendapatkan tambahan modal. BUMD apa saja yang telah menjadi perusahaan terbuka di BEI? Berikut ini daftarnya:

1. PJAA

Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) adalah perusahaan yang mengelola Taman Impian Jaya Ancol, salah satu tempat wisata publik di Jakarta. Saham mayoritas PJAA dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan porsi 72% dan sisanya dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya serta publik.

Perusahaan yang memiliki sejarah panjang sejak era kepempimpinan Presiden Soekarno ini melakukan IPO dengan harga Rp1.025 pada 2004. Dua tahun setelah IPO, perusahaan ini kemudian melakukan stock split pada 2006.

2. DLTA

Delta Jakarta (DLTA) adalah perusahaan yang mendistribusikan minuman beralkohol dengan merk seperti Anker, Carlsberg, San Miguel dan sebagainya.

Pemerintah DKI Jakarta memiliki 26,25% saham DLTA. Kendati hanya memiliki saham minoritas, Pemerintah DKI Jakarta memasukkan DLTA ke dalam daftar BUMD DKI Jakarta di situs resminya. Saham mayoritas DLTA dimiliki oleh San Miguel Malaysia dengan porsi 58,33%.

DLTA merupakan salah satu emiten yang telah lama tercatat sebagai emiten di BEI. Dengan harga Rp2.950 per lembar, DLTA melakukan IPO pada 1984 dan pernah melakukan stock split pada 2015.

3. BJTM

BPD Jawa Timur (BJTM) adalah bank umum yang mayoritas sahamnya dengan porsi 51,7% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. 

Dengan harga Rp430 per lembar, BJTM melakukan IPO pada 12 Juli 2012. BJTM merupakan salah satu bank daerah yang rajin membagikan dividen. Simak analisis mengenai BJTM di artikel ini: Lebih Dalam Mencerna BJTM Pilihan Kaesang.

4. BJBR

BPD Jawa Barat dan Banten (BJBR) adalah bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah di Jawa Barat yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Banten.

Dengan harga Rp600, perusahaan yang berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat ini melakukan IPO pada 8 Juli 2010. BJBR adalah salah satu BPD terbesar di Indonesia. 

5. BEKS

Bank Pembangunan Daerah Banten (BEKS) adalah bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Banten melalui Banten Global Development dengan porsi 51%.

Pada 2020, Pemerintah Banten dan Pemerintah Jawa Barat berencana menggabungkan BEKS dan BJBR. Kedua belah pihak telah menandatangani letter of intent.

Seperti dikutip dari Bisnis.com, dalam LoI tersebut, Bank BJB akan melaksanakan kerjasama bisnis dengan Bank Banten, termasuk dukungan terkait likuiditas dan atau pembelian aset yang memenuhi persyaratan tertentu secara bertahap.